jump to navigation

Transfer Pricing November 18, 2008

Posted by maskokilima in Sekolah, Tax.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

Transfer Pricing atau harga transfer merupakan isu sentral saat ini, baik dalam bidang international trade maupun international taxation. Tulisan ini adalah tulisan iseng-iseng mengenai transfer pricing dan mungkin banyak sekali kesalahan karena merupakan tulisan awam yang ingin berbagi pengetahuan.

Definisi
Sebenarnya apakah transfer pricing itu?

Hongren, Stratton dan Sundem dalam bukunya Introduction to Management Accounting mengartikan transfer pricing untuk tujuan ekonomi sebagai penentuan harga (baik barang maupun jasa) oleh suatu unit organisasi kepada unit organisasi lain dalam perusahaan yang sama.

Sedangkan definisi transfer pricing dalam kaitan ilmu perpajakan sebagaimana diusulkan oleh Susan M. Lyons dalam bukunya International Tax Glossary adalah

Harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, intangible assets kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Meskipun dua pengertian di atas merupakan pengertian yang bersifat netral, namun seringkali transfer pricing dikonotasikan sebagai sesuatu yang salah/tidak baik, yaitu

pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari group perusahaan tersebut. (Hubert Haemakers dalam Introduction to Transfer Pricing, IBFD)

Teori Ekonomi
Dalam bagian ini, kita akan mendiskusikan teori ekonomi dalam optimal transfer pricing, dimana kata maksud kata optimal disini adalah transfer pricing yang memaksimalkan laba suatu perusahaan dalam dunia tanpa pajak.

Seperti yang telah kita ketahui dari teori marginal price determination, pada umumnya output produksi optimal didapat pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perusahaan seharusnya menambah produksinya sepanjang marginal revenue dari tambahan penjualannya lebih besar daripada marginal cost-nya.  Dalam diagram perpotongan marginal cost dengan marginal revenue dinyatakan dengan A dan menghasilkan harga P* dengan permintaan B karena ada kurva permintaan di atasnya.

Jika suatu perusahaan menjual produknya hanya untuk dirinya sendiri, diagramnya akan semakin kompleks namun hasilnya tetap sama. Kurva permintaan tidak berubah, harga dan produksi optimum juga sama. Namun kita bisa memisahkan marginal cost of production (garis hijau marginal cost) dari kurva marginal cost total. Hal yang sama untuk marginal revenue, kita bisa pisahkan marginal revenue yang diasosikan dengan produksi dari marginal revenue total. Kurva ini sering diistilahkan Net Marginal Revenue in production (lihat garis hijau marginal revenue) yang dihitung sebagai marginal revenue dari suatu perusahaan tanpa marginal cost of distribution (karena penjualan hanya kepada perusahaan itu sendiri).

Jika bagian produksi dapat menjual produknya ke pasar external seperti ke internal perusahaan, maka untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan, kedua produksi tadi harus dijalankan pada kondisi dimana marginal cost sama dengan marginal revenue. Karena pasar external adalah pasar yang kompetitif, maka perusahaan akan menerima harga yang ditentukan oleh pasar dan bukan bertindak sebagai penentu harga. Jika harga pasar relatif tinggi seperti pada diagram sebelah (Ptr1), maka perusahaan akan mengalami surplus internal sebesar Qt1 minus Qf1. Kurva marginal cost aktual dapat digambarkan dari titik ACD.
Lebih jelas mengenai bagian teori ekonomi ini, silakan klik di sini.

Transfer Pricing vs Otoritas Pajak
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa seringkali transfer pricing dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik/salah karena mengalihkan penghasilan kena pajak dengan cara tidak wajar berdalih transfer pricing. Untuk menghindarinya, maka sangat penting bagi suatu negara untuk mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan koreksi/adjustment atas harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Jika transfer pricing dilakukan lintas negara (cross border) maka wewenang otoritas pajak untuk melakukan koreksi biasanya tertuang dalam pasal 9 tax treaty dengan persyaratan tertentu.

Terkait dengan ketentuan transfer pricing di masing-masing negara, pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

Sedikit negara menerapkan ketentuan transfer pricing secara komperehensif, ketentuan transfer pricing hanya diterapkan atas transaksi dari kegiatan usaha tertentu saja.

Beberapa negara mengikuti ketentuan transfer pricing yang terdapat dalam OECD Guidelines.

Banyak negara belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang transfer pricing dalam undang-undang domestik mereka, tetapi mengacu kepada peraturan tentang anti penghindaran pajak. 

Hubungan Istimewa
Koreksi yang dapat di lakukan oleh otoritas pajak suatu negara hanya bisa terjadi jika transfer pricing tersebut tidak sesuai dengan harga pasar wajar dan terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan transfer pricing. Oleh karena itu pengertian hubungan istimewa dalam konteks transfer pricing menjadi sangat krusial.

UU PPh kita menyatakan batasan hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) sedangkan dalam P3B OECD Model, dinyatakan dalam pasal 9 sebagai berikut:

1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that State and the profits so included are profits which have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprise had been those which would have been made between independent enterprise, then that other State may make an appropriate adjustment to the amount of the tax other charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provision of this Agreement and the competent of the Contracting State shall if necessary consult each other.

Dari definisi di atas, baik OECD Model, OECD Guidelines dan UU PPh tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengendalian manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam suatu seminar International Fiscal Association (IFA), David Grecian mengusulkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian adalah:

(i) mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang terkait dengan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu perusahaan,
(ii) mempunyai pengaruh untuk menentukan besarnya harga yang ditetapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam suatu manajemen (participation in management) adalah ikut terlibat dalam pembuatan keputusan atas kegiatan operasi suatu perusahaan. Adapun yang dimaksud engan manajemen disini adalah bisa level direktur maupun level manajer.

Lebih lanjut, dalam ayat (2) pasal 9 OECD Model, mengatur tentang mekanisme penyesuaian kembali (corresponding adjustment) jika terdapat primary adjustment yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain yang akan berdampak pada wajib pajak di negara lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan corresponding adjustment sangat lama bahkan untuk negara maju. Kasus corresponding adjustment bisa dilihat dalam kasus ini.

Aplikasi Prinsip Harga Pasar Wajar (Arm’s Length Principles)
Meskipun banyak sekali metode penetapan harga pasar wajar, namun kenyataannya banyak negara mendasarkan pada OECD Guidelines, meskipun strategi itu akan membawa risiko perpajakan yang lebih besar daripada solusi yang dibuat khusus untuk masing-masing negara.

Beberapa negara menerima berbagai metode penghitungan transfer pricing, seperti misalnya Jepang, yang mengharuskan 3 metode tradisional digunakan terlebih dahulu sebelum menggunakan metode lainnya, atau seperti USA yang dapat menerima semua metode yang paling sesuai tanpa terkecuali. Hal ini menuntut perhatian yang luar biasa dari pelaku dan otoritas pajak terkait corresponding adjustment. Selain itu mungkin saja terdapat negara yang mengaplikasikan prinsip harga pasar wajar dengan cara yang berbeda. Seperti Brazil yang tidak menerapkan prinsip harga pasar wajar meskipun mempunyai peraturan transfer pricing. Indonesia dalam UU PPh terbaru mengakui metode penentuan harga pasar wajar menurut OECD.

Berikut adalah tiga metode yang digunakan dalam menghitung harga pasar wajar.   

Metode Tradisional

Comparable Uncontrolled Price (CUP) membandingkan harga pada suatu transaksi yang terkontrol dengan transaksi lainnya yang sejenis yang tidak terkontrol. Cara ini paling mudah secara konseptual, harga pasar wajar cukup ditentukan oleh dua perusahaan yang tidak terkait. Namun fakta bahwa setiap perubahan kecil dalam suatu transaksi (misalnya periode penagihan, kuantum dan merk)  berpengaruh signifikan terhadap harga menjadikan sangat sulit untuk menemukan transaksi sejenis yang dapat diperbandingkan. Terdapat dua metode dalam CUP yaitu internal comparable dan external compareble. Perbedaannya sangat jelas, external comparable, artinya pengujian harga dilakukan pada perusahaan lain sedangkan internal comparable, pengujian dilakukan terhadap salah satu pihak yang melakukan transfer pricing.
Cost Plus (CP) biasanya digunakan untuk barang jadi, ditentukan dengan menambah markup yang sesuai pada biaya yang timbul akibat proses produksi sebesar markup yang sesuai dengan keuntungan perusahaan lain yang diuji oleh pihak-pihak yang terkait. Metode umunya diterima oleh otoritas Bea Cukai karena memberikan indikasi bahwa harga transfer mendekati nilai cost dari item yang diperdagangkan. Namun pendekatan biaya (cost of production) tidaklah setransparan seperti yang terlihat, karena perusahaan dapat dengan mudah mengubah akun biayanya untuk merubah besaran harga transfer. Perusahaan yang mengadopsi metode ini harus memilih satu diantara pendekatan berikut: pendekatan Biaya Aktual, pendekatan biaya standar, pendekatan biaya variabel dan pendekatan biaya marjinal.
Resale Price (RP) penentuan harga pasar wajar didasarkan atas produk yang dibeli dari perusahaan afiliasi lalu dijual kembali kepada perusahaan independen. Lalu, harga pasar wajar dari metode ini dihitung dengan cara mengurangkan harga jual kembali tersebut dengan suatu margin laba kotor tertentu, dimana margin laba kotor itu diambil dari margin laba kotor perusahaan sejenis yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Metode Non Tradisional

Profit Split (PS) dan turunannya termasuk metode Comparative dan Residual Profit Split digunakan jika perusahaan yang terlibat dalam transaksi yang diperiksa terlalu terpadu sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi secara terpisah, sehingga keuntungan akhir dari masing-masing pihak dibagi berdasarkan tingkat kontribusi dari setiap peserta dalam proyek itu. Tingkat kontribusi itu sendiri ditentukan oleh beberapa faktor terukur seperti kompensasi karyawan, biaya administrasi dll dari masing-masing pihak.
Transactioanl Net Margin Method (TNMM), merupakan metode yang berfokus pada laba operasi wajar yang diperoleh salah satu entitas (pihak yang di uji) dalam transaksi. TNMM menegaskan bahwa laba operasi relatif (relatif terhadap penjualan, HPP, atau aktiva untuk memungkinkan komparasi antara perusahaan atau transaksi yang berbeda) dapat secara lebih kuat mengukur harga pasar wajar jika metode pembandingan seperti pada metode tradisional tidak dapat dilakukan. Di USA, TNMM biasa dinamakan metode Comparable Profits Method (CPM) dan selain metode tradisional, merupakan metode penentuan harga pasar wajar yang paling banyak digunakan.

Metode Lainnya
OECD Guidelines tidak memperkenankan metode lainnya dalam menentukan harga pasar wajar karena metode ini tidak mencerminkan harga pasar wajar yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya tidak membahas lebih mendalam. Termasuk dalam metode lainnya ini adalah metode global split method yang merupakan turunan dari profit split di atas, dan juga formulary apportionment.  Silakan dibaca sendiri. :D

Yang perlu diperhatikan terkait dengan penerapan metode penentuan harga pasar wajar, OECD Guidelines menyatakan bahwa:

Tidak ada satu metode yang tepat untuk dipergunakan dalam setiap situasi yang ada
Wajib pajak tidak dipersyaratkan untuk menentukan harga pasar wajar melalui pendekatan berbegai metode yang ada. Hal ini berbeda dengan ketentuan TP di USA. di mana WP diharuskan menentukan harga pasar wajar melalui berbegai metode yang ada, setelah itu WP diminta menentukan metode mana yang dipakai sebagai best method rule.
Metode tradisional baik CUP, Cost Plus maupun Resale Price lebih diutamakan daripada metode non tradisional.

Dokumentasi
Untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah mencerminkan harga pasar wajar atau tidak, maka banyak otoritas pajak yang mewajibkan WP untuk mendokumentasikan setiap informasi yang terkait dengan TP agar otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap transaksi TP. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persayaratan dokumentasi TP seperti yang telah ditentukan otoritas pajaknya, maka perusahaan itu akan dikenakan sanksi. Hal seperti tidak dimiliki oleh Indonesia, meskipun sebenarnya dalam PP nomor 80 tahun 2007 Pasal 16 dinyatakan bahwa dokumentasi jika terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan diatur dengan PMK, namun sampai saat ini belum diterbitkan PMK dimaksud.

Tidak seperti OECD Guidelines yang tidak membuat daftar dokumen yang harus dilampirkan oleh WP dalam transaksi TP, EU Transfer Pricing Joint jsutru telah membuat daftar tersebut yang dibagi dalam dua kelompok ujtama.

Dokumentasi Induk, merupakan dokumen yang berisikan tentang informasi umum yang relevan atas suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
Dokumen spesifik, merupakan dokumen yang berisikan tentang informasi spesifik atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Di Denmark, dokumentasi transfer pricing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Gambaran tentang kegiatan usaha,
Penjelasan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
Analisis Fungsional dan risiko,
Gambaran tentang kondisi ekonomi,
Analisa Perbandingan,
Pemilihan metode transfer pricing, dan
perjanjian tertulis.

Sumber tulisan

http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing
Cross Border Transfer Pricing untuk tujuan perpajakan oleh Darussalam dan Danny Septriadi

About these ads

Comments»

1. triyani - November 18, 2008

denger2.. konon katanya ..akan ada aturan DJP yang menjelaskan mengenai dokumentasi juga. entah beneran ato wacana sejak dulu. kalo udah ada aturannya bagi yah :)

2. Rulli - November 19, 2008

Mudah-mudahan hal itu benar adanya, soalnya pasal 18 ayat (3) UU PPh tidak mendelegasikan kepada siapapun untuk mengatur lebih lanjut tetang masalah TP. Harus diakui, pasal-pasal yang terdapat pendelegasian wewenang untuk pengaturan lebih lanjut saja, kadang-kadang tidak ada aturan turunannya, apalagi yang tidak terdapat pendelegasian wewenang?

3. deden - November 20, 2008

Mmm, dalam pajak, harga itu harus berdasar harga pasar kali ya?…
Terus penentuan harga pasar nya kok njelimet ya Mas.
Kalo dalam pemasaran, harga itu ditentukan (kata Hermawan Kartawijaya) dengan cara:
Market based pricing
Cost based pricing
Competitor based pricing
Value based pricing
Reverse based pricing.
Bahasa Pemasaran sepertinya lebih mudah dipahami ya Mas..

4. Rulli - November 20, 2008

Buat Mas Deden,
Harga Pasar Wajar (arm’s length) digunakan tidak hanya oleh Pajak, tapi juga oleh institusi lain, seperti BC, Bapepam dll. Bahkan IFRS sendiri menegaskan bahwa fair value adalah transaksi menggunakan arm’s length transaction.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
Jadi tidak semua harga pasar bisa digunakan. Hanya harga pasar yang wajarlah yang bisa digunakan.
Menurut marketing, harga bisa juga di tentukan dengan cara diatas, tapi apakah harga yang ditentukan dengan cara tersebut adalah harga pasar wajar? Apalagi dalam transaksi yang terkait dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Sebenarnya hampir sama dasar yang digunakan. Cost Plus hampir sama dengan cost based or value based, CUP hampir sama dengan market based or competitor based.

5. Rusdi Yanis - December 3, 2008

Boss, denger2… ntar kpp khusus dilebur ke LTO…. gak lg nanganin PMA/BUT/ekspat. tp nanganin per grup usaha .. holding coy gitu. maksudnya supaya pengawasan dan pembinaan jd komprehensif.. tdk parsial terkotak2 per perush. Aliran transaksi antar grup usaha yg notabene berhubg istimewa dpt dipantau dgn baik. Misalkan grup sinarmas di KPP A, maka mungkin satu waskon menangani anak2 perush atau relative corp lainnya. Jd berbagai teknik utk menekan pajak dgn menggeser2 laba dpt dicium fiskus dgn baik. Cuman kembali penentuan arms length’s pricenya yg susah2 gampang. kt orang …. transfer pricing itu kayak kent*# …. bisa dicium tp susah dibuktikan.

6. triyani - December 3, 2008

#5. wahh saya baru denger info tsb, pak Rusdi.

berarti nantinya akan ada KPP Khusus orang kaya, KPP khusus groups company.

OOT.. bakal ada KPP khusus pejabat dan KPP khusus petugas pajak akan ada jg ga ya? heheheh

7. Rusdi Yanis - December 3, 2008

Iya mbak tri …. malah ntar ada KPP LTO utk 1000 org kaya Indonesia. Tp KPP khusus petugas pajak kayaknya gak deh …. gak potensial soalnya …. mungkin lebih pas klo KPP khusus konsultan pajak … bakalan surplus terus tuh :-P

8. Rulli - December 3, 2008

Uda Rusdi dan Mbakyu Tri…
Indonesia Wealthiest Tax Office saat ini sedang digagas, dan Insya Allah tahun depan bisa launching. Tapi diluar KPP untuk Tax Officer or KPP untuk Tax Consultant, apa yang dibicarakan/diissuekan oleh Uda Rusdi memang diperlukan.

Saat ini, Tax Authority di INA cenderung mengenakan pajak terhadap separate distinctive entity, tapi belum mengenakan pajak terhadap economic activities. Akibatnya apa? Ouputnya cenderung tidak fair, baik bagi tax authority maupun taxpayer.

Contoh, suatu grup perusahaan di DN melakukan transfer pricing, karena mereka terdaftar di berbagai kantor pajak yang tersebar di seluruh INA, maka tax officer hanya fokus terhadap entitas yang terdaftar di wilayahnya saja. Sehingga jika ada koreksi yang seharusnya menjadi sarana corresponding adjustment bagi kpp lain akan terabaikan. Akibatnya taxpayer yang merasa didzolimi atau taxpayer yang melihat peluang, akan cenderung untuk melakukan tax evasion. Mereka menjadi tax evaders karena kondisi, karena optimum ulititynya di sana. Equilibriumnya, karena makin banyak tax evaders, tax authority akan menambah tingakt audit ratenya, meskipun ini akan menambah cost of audit. Dari contoh di sini yang terjadi adalah lose-lose situation.

Jika economic activities yang dikenai pajak, tidak menjadi masalah pajak itu ditanggung di entitas mana, yang penting alur kegiatan ekonomi (transaksi) tersebut akan dikenakan pajak.

Masalahnya, aturan di INA apakah mengakomodir ini? Saya pikir masih lama. (pesimis mode on-meskipun di DGTax banyak think-thanker yang bagus dan mempunyai gagasan yang sama mengenai hal ini). Tidak seperti katakanlah di negara-negara persemakmuran (commonwealth) contohnya UK, yang di sana holding company boleh memilih apakah melaporkan tax return secara terpisah ataukah menjadi satu, sehingga penerapan tax to economics activities bisa dilakukan. Jika hanya melulu membuat satu KPP untuk groups, tapi pengenaan pajaknya tetep terpisah, tetep ada celah to become tax evaders dan effort untuk melakukan tax enforcement tetap tinggi.

But hey, this is what we call progress!

9. triyani - December 3, 2008

ngomong2 tentang pajak untuk groups company, kalau ga salah ingat, dulu itu PPh untuk anak perusahaan dg kriteria tertentu langsung diterapkan level tarif berikutnya (level tarif tertinggi).

10. Rulli - December 4, 2008

Betul Mbakyu (ada di pasal 18), tapi ya itu, mulai tahun 2001 aturan itu dihapus. Kenapa dihapus? Aku gak tahu…

11. kliwon - January 30, 2009

maskokilima, cup itu “comparable uncontrolled price”…kalo gak salah loh, jadi bukan comparable uncomparable price. btw maskokilima, tulis tentang TNMM yang lebih teknis dong kalo sempet, aku lagi belajar soalnya…makasih banyak ya

12. maskokilima - February 2, 2009

To Mas Kliwon….
wah teliti bener sampeyan…
maturnuwun koreksinya.
Blame in to my fingers and eyes!

TNMM yang lebih teknis? Masuk nominasi sih tapi mungkin waktunya yang belum sempet
atau mas kliwon mau bantu? :)

13. Sabar Manullang - May 27, 2009

Bos, harga transfer mengacu ke harga per unit atau total nilai yang ditransfer?

TQ

14. Ahmadi - July 1, 2009

Thanks tulisannya bermanfaat, buat referensi saya nih, lagi ngisi pre-test untuk IHT Transfer Pricing

15. ruskanda - October 12, 2010

sukses selalu MM.

16. MM - October 12, 2010

Ini mas Ruskanda yang mana ya? :D

17. deden - February 27, 2012

Mba Triyani dan Mas Ruli,: IMHO, pengenaan tarif tertinggi untuk groups company, bagus dan ideal dalam teori karena mencegah taxpayer untuk memecah laba ke dalam beberapa anak perusahaan tetapi sulit di lapangan. karena hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan terkadang tidak jelas, saham gampang diperjual belikan. Untungnya sekarang pakai tarif tunggal. CMIIW

18. Nur Ali - March 9, 2013

Mau tanya,
Contoh;
A = Perusahaan PMA di INA
B = Pemegang saham mayoritas
C = Pemegang saham minoritas (10%)
D = Anak perusahaan C yang mengatur transportasi pengapalan A, yang membayar invoice A saat jual produk dan menagih pembayaran saat beli raw material ( yang mengatur pembelian raw mat dari supplier dan penjualan produk ke customer)

Saya dari pihak serikat pekerja saat ini lagi nego gaji, pihak manajemen selalu beralasan bahwa profit net income kecil rata-rata (0.3~1%) dari total pemasukan.

Pertanyaannya
1. Apakah profit net A bisa dikatakan wajar.

2. Bagaimana perusahaan dikatakan melakukan pengalihan keuntungan.

3. Cara apa yang bisa diterapkan menghadapi manajemen seperti itu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: