jump to navigation

PP Nomor 1 Tahun 2012 January 20, 2012

Posted by maskokilima in Tax.
Tags: , , , , ,
trackback

Telah diundangkan pada tanggal 3 Januari 2012 peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PP Nomor 1 Tahun 2012 tersebut dapat di download di sini (Update: dead link awal telah di ganti)

Beberapa hal yang baru adalah, penjelasan lebih mendalam tentang tanggung jawab renteng. Pembeli BKP/JKP baru tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng jika tidak dapat membuktikan bahwa dia telah membayar PPN dan/atau PPnBM kepada penjual atau jika PPN dan/atau PPnBM tersebut dapat ditagih kepada penjual. Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pembeli BKP/JKP dapat ditagih PPN dan/atau PPn BM dengan menggunakan ketetapan pajak.

PP Nomor 1 Tahun 2012 juga menghapus PP Nomor 144 Tahun 2000, sehingga jenis BKP/JKP serta kriteria dan/atau rincian BKP/JKP akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan batasan sesuai Pasal 4A UU PPN.

selanjutnya tunggu update-nya

Comments»

1. Rudy Tjandra - January 24, 2012

PAk link downloadnya sudah tidak bisa diakses. Bisa tolong diupload lagi. Teirma kasih

2. maskokilima - January 24, 2012

Terimakasih Pak Rudy, link sudah diperbaiki. Jika ada dead link lagi silakan berikan komentar (juga untuk postingan lain)
:D

3. ronny - January 25, 2012

Makasih pak, atas sharing-nya ….

4. Henry Simbolon - January 26, 2012

sorry pak aku tidak bisa download. mohon bantuannya

5. Fauzi - February 28, 2012
6. maskokilima - February 28, 2012

Terimakasih mas Fauzi, makin banyak link untuk download peraturan ini

7. agnes - June 19, 2012

Pak, mau tanya soal pasal 3 di PP 1 ini. saya masih blum paham bedanya kerja sama operasi dengan BOT. implikasinya terhadap perpajakan di anggota KSO itu apa, dan apa maksudnya dari pelanggan (pemilik proyek) di dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) itu siapa?

makasih


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: