PP Nomor 1 Tahun 2012 tersebut dapat di download di sini (Update: dead link awal telah di ganti)

Beberapa hal yang baru adalah, penjelasan lebih mendalam tentang tanggung jawab renteng. Pembeli BKP/JKP baru tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng jika tidak dapat membuktikan bahwa dia telah membayar PPN dan/atau PPnBM kepada penjual atau jika PPN dan/atau PPnBM tersebut dapat ditagih kepada penjual. Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pembeli BKP/JKP dapat ditagih PPN dan/atau PPn BM dengan menggunakan ketetapan pajak.

PP Nomor 1 Tahun 2012 juga menghapus PP Nomor 144 Tahun 2000, sehingga jenis BKP/JKP serta kriteria dan/atau rincian BKP/JKP akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan batasan sesuai Pasal 4A UU PPN.

selanjutnya tunggu update-nya

When you want to tax illicit activities

In the beginning of 2008, the tax administrations around the world had attracted to the new story from Liechtenstein (O’Donnell 2011). They paid careful attention to the information received by German government that there was a multi-billion-tax-evasion scandal involving its citizens hiding their assets in Liechtenstein Bank (O’Donnell 2011). Those assets were suspected from illicit financial activity. By the end of 2008 tax administration from OECD Forum on Tax Administration began working together concerning the Liechtenstein Bank (O’Donnell 2011).

The World Bank’s Stolen Asset Recovery (StAR) initiative has endorsed estimates that illicit financial flows across borders add up to $1-1.6 trillion per year, about half from developing and transitional economies (The World Bank 2007). In Indonesia, it is estimated that 0.6% to 1.3% of average nominal GDP is stolen (The World Bank 2007). We can imagine if Indonesian Tax Authority could tax those stolen asset.

Indonesian tax regulation states that all kinds of revenues including revenues from illicit financial activities are subject to tax. However, it is almost impossible to the proceeds of illicit financial activities due to several issues. Firstly, it is always difficult by Directorate General of Taxation (DGT) to proof that someone gained proceeds from illicit financial activities without information from other authority. Indonesia has enacted Anti Money Laundering regulation, but not all suspicious financial activities are forwarded by Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) to DGT. For example in 2006 there were 430 reports submitted to enforcement agencies by INTRAC (Embassy of Indonesia 2007) but none of them received by DGT. In 2010 DGT only investigated 67 taxpayers due to tax fraud which is only 25 of them related to illicit financial activities (Directorate General of Taxation, 2012).

Secondly, it is a big opportunity for tax fraudster to hide the proceeds from illicit financial activities when there are no rules that restrict cash payment transaction. Restriction cash payment transaction is a necessity if DGT want to tax those proceeds from illicit financial activities. When the perpetrators received payment from illicit activities through bank accounts, it is easy for law enforcement agency such as DGT to identify those activities and taxing the proceeds. However Indonesia has no rules to restrict cash payment transaction. INTRAC in late 2011 proposed that Indonesia should restrict cash payment upper limit to IDR 100 million per transaction (Ali 2011). Payment over IDR 100 million must use bank transfer so that the payment easily monitored.

To sum up illicit financial activity should be combated because it is crime and the perpetrators do not pay taxes. There are two advantages if DGT could impose a tax against illicit financial activities which are reducing the occurrence of those activities and increase the tax revenues. However in order to do that, a cooperation of Law Enforcement Agencies such as INTRAC, Indonesian Police, Indonesian Attorney and DGT is absolutely necessary. Financial Enforcement Network (FiNCEN) in United States of America could be used as benchmark. The restriction of cash payment in financial transaction should also be applied because of perpetrators easily hide their illicit activity using cash payment.

 REFERENCES

Ali, F 2011, “PPATK Minta Transaksi Tunai Perbankan Maksimal Rp 100 Juta”, Media Indonesia Online, 23 December, accessed 16/01/2011, http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/12/286587/20/2/PPATK-Minta-Transaksi-Tunai-Perbankan-Maksimal-Rp100-Juta

Directorate General of Taxation 2011, 2010 Annual Report, Directorate General of Taxes, Jakarta, p. 62

Embassy of Indonesia 2007, Anti-money laundering agency reports 430 suspicious transactions, accessed 27-05-2010, http://www.indonesia-ottawa.org/economy/Economicissues/money-laundering-report-06.htm

Law 36, 2008 on the Amendment of Income Tax Law

O’Donnell, D 2011, “The Tax Administrations and the Taxpayer’s Social responsibility: Strategies for Combating Harmful Tax Planning”, CIAT Tax Thematic Series: Tax Evasion,No. 7, January, pp. 56-65, accessed 23/12/2011, http://www.ciat.org/images/documents/biblioteca/Serie/tema_series7.pdf

The World Bank 2007, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunity, and Action Plan, Washington, The World Bank, accessed 16/01/2012, http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf

Tahun pajak 2011 adalah tahun pajak pertama kali bagi mayoritas Wajib Pajak untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2010. Mayoritas Wajib Pajak di Indonesia adalah entitas yang masuk dalam kategori ETAP ini, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Menurut SAK ETAP ini entitas dikategorikan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pesniun, reksa dana dan bank investasi.

Sedangkan ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam SAK ETAP ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Meskipun Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Kemeterian Keuangan RI) tidak disebutkan dalam SAK ini sebagai pengguna eksternal Laporan Keuangan, namun sejatinya DJP merupakan pengguna ekternal juga dari Laporan Keuangan ini karena seperti dijelaskan di atas, bahwa Laporan Keuangan merupakan dasar pembuatan SPT, dan membuat serta melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak.

SAK ETAP merupakan SAK versi mudah yang ditujukan khusus untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang diadopsi dari IFRS for SME. Dengan adanya SAK ETAP ini maka di Indonesia terdapat tiga pilar Standar Akuntansi yaitu SAK Syariah untuk usaha yang menggunakan metode syariah, SAK ETAP untuk UKM dan SAK Non ETAP yang dalam tahap konvergensi dengan IFRS. Dengan adanya tiga pilar Standar Akuntansi ini maka lengkaplah sudah Standar Akuntansi yang ada untuk seluruh kebutuhan pelaku usaha.

Perbedaan SAK ETAP (IFRS for SME) dengan SAK Non ETAP (IFRS) adalah bahwa SAK Non ETAP (IFRS) menggunakan pengukuran nilai wajar untuk harta dan kewajibannya sehingga akan sering melakukan revaluasi, sedangkan SAK ETAP (IFRS for SME) menggunakan nilai wajar hanya untuk aktiva tertentu misalnya Efek. Dengan kata lain SAK ETAP jauh lenbih mudah untuk diterapkan dengan biaya yang murah daripada SAK Umum.

Dengan berlakunya secara Efektif SAK ETAP pada 1 Januari 2011, maka mayoritas Wajib Pajak di Indonesia harus menggunakan SAK ETAP ini untuk Laporan Keuangan tahun Pajak 2011. Jika suatu entitas Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini, maka entitas tersebut harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh bahwa Laporan Keuangannya mematuhi SAK ETAP ini dalam catatan atas Laporan Keuangan (Par 3.3). Lebih lanjut, masih dalam par 3.3 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK EATP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

Bagaimana jika suatu entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP memilih untuk menerapkan SAK Non ETAP? hal ini diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan taat azas, namun entitas tersebut tidak diperkenankan lagi untuk menerapkan SAK ETAP untuk Laporan Keuangan periode berikutnya. Dengan kata lain, sekali memilih SAK Non ETAP maka akan berlaku terus berikut konsekuensinya (revaluasi, biaya, dsb). Karena SAK ETAP adalah yang paling mudah dan murah, maka pilihan menggunakan SAK ETAP dalam Laporan Keuangan UKM adalah pilihan yang wajar.

Bagaimana implikasi perpajakannya? Dalam penjelasan Pasal 28 ayat 7 KUP dinyatakan bahwa “… pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.” Dari sini jelas bahwa jika Wajib Pajak tidak menerapkan salah satu dari tiga standar akuntansi yang ada di Indonesia (SAK Syariah, SAK ETAP atau SAK Non ETAP) maka dianggap bahwa Wajib Pajak tidak mematuhi Pasal 28 KUP. Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP, harus membuat Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh par 3.12 SAK ETAP yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Meskipun dalam persyaratan kelengkapan SPT hanya disyaratkan Neraca dan Laporan Laba Rugi, namun sesuai dengan SAK ETAP, seluruh komponen Laporan Keuangan di atas wajib dibuat untuk dapat dinyatakan mematuhi SAK ETAP ini. Jika tidak membuat Laporan Keuangan seperti yang disyaratkan dalam SAK ETAP ini, maka jika Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan, akan dikenakan sanksi kenaikan (bukan lagi sanksi bunga) karena tidak mematuhi Pasal 28 atau the worst case adalah dikenakan sanksi pidana Pasal 39 yaitu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Meskipun Wajib Pajak berkilah sudah melakukan pembukuan namun jika pembukuan yang diselenggarakannya tidak mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang ada maka sanksi perpajakan akan menunggu. Jadi untuk UKM, silakan pilih mana SAK ETAP atau SAK Lainnya?

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan para Wajib Pajak dapat lebih meningkatkan pemahamannya terhadap kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Seluruh elemen pemotongan dan pemungutan PPh dijelaskan dalam buku ini dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Final Pasal 15 dan sebagainya. Peraturan pelaksanaan dari pemotongan dan pemungutan PPh juga tegas dinyatakan dalam buku ini. Dengan buku ini, Wajib Pajak seperti mempunyai primbon terhadap berbagai peraturan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh yang jika kita cari aturannya akan pusing sendiri karena bnayak yang tercerai berai.

Kekurangan buku ini hanya karena tidak dilampiri dengan berbagai aturan pelaksanaan tadi, melainkan hanya penyebutan nomor dan tanggal terbit aturan tersebut. Hal ini mungkin karena jika dilampiri berbagai aturan akan menjadikan buku ini sangat tebal. Jika Wajib Pajak ingin mendapatkan aturan yang dimaksud disarankan membuka laman www.pajak.go.id dan mencari peraturan di sana.

Dengan Peraturan Pemerintah ini diharapkan bahwa Wajib Pajak akan lebih jelas lagi dalam menjalankan pelaksaaan hak dan pemeuhan kewajiban perpajakannya. Hal-hal yang baru dalam Peraturan pemerintah ini adalah dikenalkannya lagi istilah lama yaitu Verifikasi, sehingga nanti akan ada kegiatan pemeriksaan dan verifikasi yang dapat menghasilkan ketetapan pajak.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi tahun-tahun lampau yang masih dalam proses dan belum selesai saat PP ini diundangkan akan diselesaikan dengan menggunakan aturan baru ini. Sehingga Wajib Pajak yang sedang dalam proses keberatan/banding, pemeriksaan, dll wajib membaca peraturan ini segera.

masih akan di update

termasuk link download dari PP ini