Perlakuan PPh atas Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Well, akhirnya DJP berani mengeluarkan aturan yang diharapkan memperjelas aturan mengenai pekerja Indonesia di LN apakah subjek pajak dalam negeri ataukah subjek pajak luar negeri. PERDIRJEN PER-2/PJ./2009 tanggal 12 Januari 2009 menjawab hal itu.
Dalam PERDIRJEN tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah WNI yang bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pekerja Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaannya di Luar Negeri dan telah dikenai pajak di Luar Negeri tidak dikenakan pajak di Indonesia.
Alih-alih menjelaskan, PERDIRJEN ini malah akan menambah masalah.
1. Yang di atur adalah WNI yang Bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bukan WNI yang berada di LN lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Akan menimbulkan multitafsir karena WNI yang bekerja di Luar Negeri tapi lebih sering berada di Indonesia karena cuti besar sehingga jika dihitung keberadaan di LN kurang dari 183 hari namun jika dihitung lamanya bekerja lebih dari 183 hari. Apakah dikategorikan subjek pajak LN ataukah DN?
2. Kata-kata atas penghasilan yang diterima di LN sehubungan dengan pekerjaannya dan telah dikenakan pajak di LN tidak dikenakan pajak di INA. Kalimat ini menggunakan kata penghubung dan yang bersifat kumulatif. Artinya harus ada dua-duanya. Jika dia hanya mendapat penghasilan tapi tidak dipotong pajak? Bagaimana? Tidak diatur…